Bank dan Lembaga Keuangan

Masa orde Baru

Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994‐1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu :

■ Memobilisasikan dana dari investor untuk membiaya kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.

■ Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.

■ Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah

■ Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.Keadaan perbankan masa belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan, adalah :

■ Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Sampai akhir tahun 1960-an hanya ada UU No. 13 tahun 1968 yang isinya tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah di dunia perbankan, yaitu tentang kedudukan bank sentral dan dewan moneter.

■ Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu

   KLBI diberikan bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkandiberikan justeru untuk tujuan ekspansif.

■ Bank banyak menanggung program pemerintah bank harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitannya dengan program atau proyek pemerintah.

■ Instrumen pasar uang yang terbatas. Instrumen yang terdapat pada pasar uang, yaitu berupa Surat Berharga Pasar Uang(SBPU) dan belum mengenal adanya Serifikat Bank Indonesia (SBI).

■ Jumlah bank swasta yang relatif sedikit, yaitu :

§   BRI (1951) semula bernama Algemene Volkcrediet Bank.

§   Bank Ekpor Impor (1968) sebagai nasionalisasi dari berbagai kegiatan  Nederlandshe  Handel Maatschappij di bidang lalu lintas pembayaran internasional.

§   Bank Bumi Daya (1968) sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang perkebunan-perkebunan besar.

§   Bank dagang Negara (1960) sebagai nasionalisasi dari kegiatan Escomptobank NV.

§   Bank Tabungan Negara (1963) sebagai nasionalisasi dari Bank Tabungan Pos pada jaman Hindia Belanda.

§   BNI (1946) didirikan pada awalnya sebagai bank sentral selama masa perjuangan melawan agresi militer Belanda tahun 1946-1949.

§   Bank Pembangunan Indonesia (1960) didirikan pada awalnya untuk mendorong pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan.

Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Bank Indonesia tetap berdasarkan Undang- Undang (UU) No. 13/1968 tentang bank sentral dan beberapa pasal dalam UU No. 14/1967 tentang perbankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan fundamental karena segala kebijakan yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI) dilakukan berdasarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh.

Kondisi perekonomian pada akhir periode 1982/1983 kurang menguntungkan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Kemampuan pemerintah untuk menopang dana pembangunan semakin berkurang, untuk itu dilakukan perubahan strategi untuk mendorong peranan swasta agar lebih besar. Dampak dari over-regulated terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut.

Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank.

Banyak bank, terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya. Seiring dengan itu, BI memperkuat sistem pengawasan bank yang di antaranya melalui penyusunan dan pemeliharaan blacklist yang diberi nama resmi Daftar Orang-Orang yang Melakukan Perbuatan Tercela (DOT) di bidang perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh lagi berkecimpung dalam dunia perbankan.

Masa Krisis ( 1997 – 1998 )

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 – 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 – 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifik langkah‐langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah :

a) Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

b) mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank‐bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank‐bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya

c) Menutup bank‐bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan marger

d) Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

e) Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang‐Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan

Meskipun istilah yang digunakan “deregulasi”, namun tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Deregulasi lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil.

Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan :

■ Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang :

Ø  Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB).

Ø  Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu.

Ø  Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektor-sektor tertentu.

■ Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI.

■ Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI.

■ Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang : Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi :

o   Kemudahan pembukaan kantor bank.

o   Kejelasan aturan pendirian bank.

o   Bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito 

o   dan tanpa perlu izin.

o   Semua bank dapat meyelenggarakan tabanas dan tabungan lain.

■ Paket 28 Pebruari 1991, berisi tentang : Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan      lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

■ UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

■ Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi :

·         CAR (Capital Adequacy Ratio)

·         Batas Maksimum Pemberian Kredit

·         Kredit Usaha Kecil

·         Pembentukan cadangan piutang

·         Loan to Deposit Ratio

Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta.

Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para 3 pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Dalam Pakto 1988, juga dibuka kesempatan untuk mendirikan bank umum dan bank pembangunan baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun koperasi dengan syarat yang  lebih sederhana, suatu bank dapat didirikan dengan modal 10 milyar rupiah.

Paket kebijaksanaan ini juga menentukan bahwa bank swasta nasional, bank perkreditan rakyat (BPR), termasuk lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP), dapat didirikan  di luar ibukota negara, ibu kota propinsi dan ibukota Dati II, serta dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Kebijaksanaan baru tersebut juga memberi keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa (melayani transaksi devisa), membuka kemungkinan pendirian bank campuran (join kerjasama dengan bank asing) dan memberi kesempatan bagi bank asing untuk membu­ka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu.

Di samping kemudahan-kemudahan tersebut, disempurnakan juga ketentuan mengenai kewajiban bank untuk memelihara likuiditas minimum baik dalam rupiah maupun valuta asing, yaitu dari 15 persen  menjadi 2 persen yang juga berlaku bagi LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank. Misalnya seperti perusahaan financing yang bentuk usahanya bukan bank).

Untuk penyempurnaan Pakto 88, dikeluarkan Paket 25 Maret 1989 yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan penilaian kesehatan bank hasil merger, komponen modal untuk perhitungan capital adequacy lebih diperjelas, ketentuan mengenai lending limit dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang.  Berbagai kemudahan tersebut berdampak cukup luas kalau tidak mengatakan peletak landasan baru bagi industri perbankan di Indonesia.

Kalangan investor/swasta tertarik untuk berekspansi dalam industri perbankan. Sebagai akibatnya perkembangan bank swasta nasional mengalami per­tumbuhan yang sangat pesat dan laju pertumbuhannya telah mampu mematahkan dominasi bank pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan bank-bank baru dan juga pembukaan kantor-kantor bank, terutama oleh bank swasta.  Pada tahun tersebut banyak kelompok-kelompok perusahaan besar mendirikan bank-bank baru. Kelompok usaha Bakrie misalnya, mendirikan Nusa Bank, Subentra Group mendirikan Bank Subentra, Jaya Group mendirikan Jaya Bank serta bebera­pa kelompok perusahaan lainnya.

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR.

UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan.

Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.

Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

Pasca Krisis

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya. Dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.

Sebagai rangkaian kebijakan deregulasi dengan mengantisipasi perkembangan sebagaimana diuraikan di atas, pada 17 Desember 1990 Bank Indonesia menetapkan Pola Dasar Pengawasan dan Pembinaan Bank yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pola pengawasan dan pembinaan bank agar tetap diarahkan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian dalam pola pikir dan sikap yang bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat serta menunjang pembangunan ekonomi.

Pola dasar pengawasan dan pembinaan bank harus dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasi dengan dunia perbankan dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk meningkatkan praktek kehati-hatian bagi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Bertalian dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Perbankan 1992 yang menetapkan bahwa bank pemerintah harus menyesuaikan bentuk hukum lembaga selambat-lambatnya setahun sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia membantu bank-bank yang bersangkutan termasuk pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan untuk melakukan persiapanpersiapan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang diwajibkan. Sebelum berakhirnya batas waktu, ketujuh bank pemerintah telah dapat melakukan penyesuaian sehingga untuk selanjutnya nama resmi yang digunakan oleh bank-bank tersebut adalah :

(i)  Bank Negara Indonesia (Persero)

(ii) Bank Bumi Daya (Persero)

(iii) Bank Rakyat Indonesia (Persero)

(iv) Bank Dagang Negara (Persero)

(v) Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)

(vi)Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan

(vii)Bank Tabungan Negara (Persero).

Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 – 1998memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah:

a) Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision yang menjadi standard internasional bagi pengawasan bank

b) Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan Real Time Gross Settlements  (RTGS)

c) Menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan masyarakat di bank

d) Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restrukturing Agency (INDRA)

e) Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bankbank BUMN dan bank‐bank yang direkap

f) Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.

Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya siapa yang menduga, krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya Indonesia.

Meskipun dampak dirasakan belum separah yang dialami negara maju, dimana sumber tsunaminya berasal. Namun ada khwatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk ditahun mendatang.

Krisis ekonomi global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal Amerika Lehman Brother, kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage) dan disusul kebangkrutan industri otomotifnya, seperti General Motor dan Ford. Musibah yang menimpa di Amerika juga serentak dirasakan negara-negara maju Eropa. Maka tak ayal, negara maju saja tidak bisa mengelak dari krisis keuangan global dan apalagi negara berkembang seperti Indonesia.

Ternyata betul saja, dampak krisis sempat memberikan sentimen buruk bagi lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat terkoreksi pada level yang paling buruk dampak menularnya kejatuhan pasar bursa di Wall Street. Terkoreksinya pasar bursa dalam negeri sempat membuat otoritas bursa menutup (suspensi) pasar dalam waktu dua hari.

Kepanikan Akibat Rumor Negatif

Muncul kabar dan rumor negatif adanya redemption di pasar modal oleh para investor asing guna menutupi keuangan di negaranya, telah membuat nilai tukar rupiah terus melorot dan jatuhnya indek harga saham gabungan (IHSG).

Akibatnya, kepanikan para nasabah perbankan dalam negeri bertambah dan mereka menilai menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.

Beberapa kali pemerintah mencoba menyakinkan masyarakat, krisis yang terjadi tidak akan menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk sebagaimana yang terjadi di tahun 1998. Pasalnya fundamental ekonomi di Indonesia masih kuat dan perbankan masih berjalan sehat.

Tingginya intensitas rumor negatif yang beradar di masyarakat, akhirnya mempertegas kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami ketatnya likuiditas antar bank. Gagal kriliring akibat kesulitan likuiditas yang dialami bank Century menjadi bukti nyata dampak rumor telah meresahkan sektor perbankan. Maklum saja lembaga perbankan sangat sensitif dengan kabar dan rumor tersebut.

Banyaknya beredar rumor menjadi momok menakutkan bagi sektor perbankan dan akhirnya membuat pemerintah geram. Kekesalan pemerintah terhadap penyebar rumor berbuah hasil dengan ditangkapnya broker PT Bahana Securitas, Erick Jazier Adriansyah pada awal November.

Modus yang dilakukan si penyebar rumor likuiditas perbankan nasional ini dengan menyebarkan surat elektronik kepada sejumlah kliennya yang isinya bahwa lima bank dalam keadaan kesulitan keuangan, yaitu Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank Century, Bank Panin, dan Bank Victoria.

Dengan alasan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga dampak sistemik keuangan di Indonesia, pemerintah mengambil alih bank Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan menyuntikkan dana hingga Rp2 triliun. Kasus diambil alihnya Century oleh pemerintah telah menjadi tamparan telah bagi Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank sentral, BI dinilai lemah dalam melakukan pengawasan antar Bank. Anggota DPR Komisi XI Drajat Wibowo mengatakan, kasus Century bukan hanya tanggung jawab penyebar rumor negatif tetapi juga tanggung jawab BI, karena gagalnya melakukan pengawasan antar bank.

Di tengah tingginya persaingan perbankan merebut pasar dalam negeri, ternyata dampak krisis keuangan global membuat bisnis bank-bank BUMN harus direvisi dan bahkan lebih bersikap hati-hati dalam mengucurkan kreditnya. Tidak mau menimbulkan kredit macet dan tingginya Non Performance Loan (NPL), sekarang perbankan harus lebih berhati-hati dan selektif menyalurkan kreditnya.

Hal semacam inilah yang dilakukan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang lebih selektif memberikan kucuran kredit kepada nasabahnya, khususnya disektor perkebunan kelapa sawit. “Kita tidak menurunkan kredit perbankan untuk sektor perkebunan, tetapi akan lebih selektif” kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A Sentausa.

Menurutnya, apa yang dilakukan Bank Mandiri dengan cara tersebut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit macet yang tinggi, sebagaimana pengalaman yang terjadi di tahun 2005. Masih labilnya kondisi ekonomi dan ancaman lambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, membuat kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan tunggal (Single Pressence Policy/SPP) berjalan di tempat dan tidak ada progress yang signifikan, kendatipun BI sudah mengundurkan target penerapan peraturan tersebut dari semula pada akhir 2008 menjadi akhir 2010.

Daftar Pustaka

referense : http://tsetyaernawati.wordpress.com/2011/07/20/perkembangan-perbankan-di-indonesia/

http://p21din.blog.com/files/2011/02/TUGAS-PERKEMBANGAN-PERBANKAN-blog.pdf

http://widyanurhayati.blogspot.com/2011/12/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html

http://sprintal-sprintul-ita.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html

Indikator Pembangunan Ekonomi

A.            Konsepsi pembangunan ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan dan M. Suparmoko, 6:2002). Di samping itu, pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai  upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berskala besar, yakni skala sebuah Negara. Oleh karena skala yang besar tersebut, dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi masih sering mengalami kesulitan. Ditambah lagi ukuran tingkat kesejahteraan yang tidak sederhana karena meliputi banyak hal atau multidimensi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ahli ekonomi pembangunan menyusun dan mengidentifikasikan berbagai indicator pembangunan.

Indikator merupakan sumber informasi yang sistematik serta obyektif yang hampir setiap hari beberapa surat kabar menulis statistic yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Indicator adalah sebuah instrument yang menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah misalnya, secara regular mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap kesejahteraannya. Tanpa adanya indicator-indikator ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survey oleh pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa indicator pembangunan ekonomi adalah suatu instrument untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara yang meliputi beberapa aspek.

Adapun pentingnya indicator-indikator pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

1.   Memantau perilaku perekonomian

2.   Kepentingan analisis ekonomi

3.   Dasar pengambilan keputusan

4.   Dasar perbandingan internasional

Pembangunan Ekonomi memiliki tiga Indikator pokok, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing Indikator Pembangunan Ekonomi :

1.         Indikator Moneter

Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang disini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Dalam indicator moneter, ada beberapa indicator yang dapat diukur, yakni :

a.         Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indicator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara Negara-negara maju dengan Negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai Negara.

Melalui indikator pendapatan perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

1.      Negara berpenghasilan rendah (low-income economies)

Negara-negara ini memiliki Pendapatan perkapita Kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.

2.      Negara berpenghasilan menengah (middle-income economies)

Kelompok Negara ini memiliki Pendapatan perkapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001. kelompok Negara ini dibagi menjadi :

1)   Negara berpenghasilan menengah papan bawah (lower-middle-income economies )dengan GDP perkapita antara US$ 746 sampai US$2.975.

2)   Negara berpenghasilan menengah papan atas (upper-middle-income economies) dengan GDP perkapita antara US$2.976 sampai US$ 9.025.

3.      Negara berpenghasilan tinggi (high- income economies)

Negara di dalam kelompok ini mempunyai GDP perkapita sebesar US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

Dalam metode Purchasing Power Parity dikenal dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif (Kuncoro, 2001: bab 10).Versi absolut menjelaskan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relative dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks harga).Sedangkan, versi relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara.

Dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indicator pembangunan, kita harus senantiasa hati-hati dan teliti. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, akan tetapi kenaikan tersebut haruslah berkesinambungan yang disertai dengan perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan social yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Ada beberapa kelemahan terkait digunakannya angka pendapatan per kapita sebagai indicator pembangunan ekonomi, akan tetapi pendekatan ini masih sangat cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan  indicator ini mungkin adalah indicator pembangunan ekonmoi satu-satunya yang “terbaik” yang ada pada saat ini.  Berikut ini adalah identifikasi-identifikasi kelemahan pendapatan perkapita,  sebagai Indikator Pembangunan Ekonomi :

1)      Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan Per Kapita

Kelemahan dalam indikator ini adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita msayarakat tersebut.

Sudah lama orang meragukan kebenaran anggapan bahwa tingkat pendapatan masyarakat  merupakan cerminan dari tingkatan kesejahteraan yang dinikmati  oleh suatu masyarakat. Namun, masih tetap disadari bahwa tingkat pendapatan masayarakat adalah slah satu factor yang sangat penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, karena di samping itu ada beberapa factor lainnya yang seringkali merupakan factor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kehidupan antar Negara, maka akan tampak factor-faktor lai selain dari factor pendapatan yang sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Factor-faktor non ekonomi tersebut seperti adat-istiadat, keadaan iklim dan alam sekitarnya, dn ad/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan beberapa contoh yang akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan di Negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tidak jauh berbeda.

Penduduk yang ada di daerah pegunungan mempunyai pendapatan yang sama dengan penduduk yang hidup pada dataran  rendah. Berdasarkan perbedaan alamnya dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di dataran rendah adalah lebih tinggi. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa pada umumnya penduduk dataran rendah menghadapi tantangan alam yang lebih sedikit. Di dataran rendah iklimnya tidak terlampau dingin, pertanian lebih mudah dilaksanakan sedangkan energy yang dikeluarkan untuk bergerak dari satu tempat ketempat yang lainnya relative lebih sedikit.

Demikian pula halnya akan ketiadaan kebebasan untuk bertindak dan mengeluarkan pendapat di Negara-negara Sosialis/Komunis  misalnya. Keadaan tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya selalu dipandang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya.

Diluar kedua hal yang diungkapkan diatas, ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa kesejahteraan masayarakat merupakan suatu hal yang bersifat subyektif, yang berarti tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda.  Dengan demikian memberikan pula nialai-nialai yang berbeda terhadap factor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Dinamika sebuah masyarakat  beranggapan bahwa penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsure penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Disisi lain, sekeolmpok masyarakat lebih suka untuk memperoleh waktu senggang yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Di samping hal-hal yang dikemukakan diatas, perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi akan merubah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang masih tradisional, seperti misalnya masyarakat menjadi berifat individualistis, dan hubungan antar orang semakin formal. Dengan demikian bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi disisi lain bertambahnya kesejahteraan masyarakat ini harus dibarengi dengan  pengorbanan riil dan usaha yang lebih banyak oleh masyarakat tersebut. Di satu pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, di lain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup. Dengan kesimpulan, pembangunan ekonomi selain member menfaat kepada msyarakat, juga membutuhkan beberapa pengorbanan dalam masyarakat itu sendiri.

2).     Kelemahan Metodologis Pendekatan Pendapatan per Kapita

Nilai pendapatan perkapita secara khusus merupakan  indeks untuk menunjukkan perbandingan kesejahteraan dan jurang  tingkat kesejahteraan antar masyarakat masih mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut timbul karena perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara Negara dalam hal seperti, struktur umur penduduk, distribusi pendpatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang nasional dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

Di Negara sedang berkembang (NSB) biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia muda adalah lebih tinggi daripada Negara-negara maju. Selain tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan factor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Factor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita. Berdasarkan sejarah Negara-negara maju, pada tingkat awal pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan akan semakin membaik. Namun, sejarah yang dialami oleh Negara-negara maju tidak diikuti oleh Negara yang sedang berkembang. Perkembangan di banyak Negara sedang berkembang menunjukan bahwa dalam proses pembangunan tersebut justru distribusi pendapatannya lebih tidak merata.

Ada beberapa kelemahan yang sering dialami oleh Negara sedang berkembang dan Negara maju terkait kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dari indicator pendapatan per kapita, yakni :

a.     Pola pengeluaran masyarakat di berbagai Negara sedang berkembang kadangkala sangat berbeda dan perbedaan ini menyebabkan dua Negara yang pendapatan per kapitanya sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya dicontohkan dengan dua orang dengan pendapatan yang sama, tetapi salah seorang di antaranya harus mengeluarkan ongkos angkutan yang lebih tinggi untuk pergi ketempat kerja, harus berpakaian rapid an mewah, maka dapat diakatakan kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.

b.    Perbedaan iklim juga menimbulkan perbedaan pola pengeluaran masyarakat di Negara yang sudah maju dan Negara yang sedang berkembang.  Masyarakat di Negara maju harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan Negara sedang berkembang. Pada umumnya iklim di Negara maju adalah lebih dingin jika dibandingkan dengan Negara yang sedang berkembang pada umumnya. Oleh karena penduduk di Negara maju menginginkan suasana iklim yang hangat yang sama dengan tingkatan kesejahteraan Negara sedang berkembang tersebut, maka penduduk di Negara yang maju akan mengeluarkan uang yang sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan Negara maju dalam hal memenuhi tingkat kesejahteraan yang sama.

c.     Komposisi (struktur) produksi nasional yang berbeda juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dua masyarakat yang mempunyai pendapatan per kapita yang sama. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukkan modal lebih tinggi daripada Negara lain yang memiliki pendapatan per kapitanya sama.

Dengan demikian, Metode perhitungan pendapatan nasional ini bersifat agregatif sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan-perubahan serta distribusi antar sector.

2.         Indikator Non-Moneter

Indikator ini merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator. Berikut ini adalah uraiannya.

a.         Indikator Sosial

Ahli Pembangunan Ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok.

Kelompok pertama, merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa Negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.

Kelompok kedua, dengan usaha membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga disetiap Negara.

Kelompok ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap Negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet.

Menurut Beckerman, dari tiga cara diatas, cara yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai Negara dengan memperbaiki metode pembanding dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing Negara.

Dengan cara-cara diatas memiliki kelemahan pada Negara sedang berkembang. Pada dasarnya Negara berkembang tidak memiliki data-data tentang cara-cara diatas. Sehingga Beckerman mengemukakan lagi cara yang lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukkan indeks kesejahteraan masyarakat disetiap Negara. Cara ini sering disebut dengan Indikator Non-Moneter Disederhanakan. Untuk itu, berikut adalah data yang dapat digunakan untuk memperoleh indikator tersebut.

a.         Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg)

b.        Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton)

c.         Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.

d.        Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.

e.         Jumlah persediaan telpon dikalikan 10.

f.         Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.

g.        Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain juga dilakukan oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) untuk menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan suatu Negara. Untuk menciptakan indeks taraf pembangunan, ada 18 jenis data yang harus diperoleh yakni :

a.         Tingkat harapan hidup.

b.        Konsumsi protein hewani perkapita.

c.         Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.

d.        Persentase jumlah anak yang bersekolah di kejuruan.

e.         Jumlah surat kabar.

f.         Jumlah telepon.

g.        Jumlah radio.

h.         Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.

i.          Persentase laki-laki dewasa di sector pertanian.

j.          Persentase tenaga kerja (dari seluruh tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sector listrik, gas, air,  kesehatan, pengangkut, pergudangan, dan komunikasi.

k.         Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang memiliki pekerjaan) yang memperoleh gaji.

l.          Presentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industry-industri pengolahan (manufacturing).

m.       Konsumsi energi perkapita.

n.         Konsumsi listrik perkapita.

o.        Konsumsi baja perkapita.

p.        Nilai per kapita perdagangan luar negeri.

q.        Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sector pertanian.

r.          Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

Apabila indeks pembangunan yang diusulkan oleh UNRISD ini digunakan sebagai indicator kesejahteraan atau pembangunan ekonomi, maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlalu besar seperti yang digambarkan berdasarkan pendapatan perkapita masing-masing Negara.

2.      Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan Physical Quality of Line Index (PQLI) danIndeks Kualitas Hidup (IKH). Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks Kulaitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.

Sejak tahun 1990, United Netions for Development Program (UNDP)mengembangkan indeks yang sering dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Sedangkan indicator yang digunakan untu mengukur indeks ini adalah :

1.      Tingkat harapan hidup.

2.      Tingkat melek huruf masyarakat.

3.      Pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing-masing Negara.

Indeks HDI ini besarannya antara 0 sampai dengan 1,0. Apabila angka indeks yang diperoleh dari suatu Negara mendekati 1, maka HDI di Negara tersebut semakin tinggi. Sedangkan, apabila angka indeks mendekati 0, maka Negara tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

3.         Indikator Campuran

a.         Pendidikan

Pendidikan adalah suatu indicator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu Negara. Pada umumnya, dalam Negara maju tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ketahun selalu meningkat. Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya. Berbeda dengan Negara sedang berkembang, pendidikan di NSB masih rendah jika dibandingkan Negara maju. Terbukti tingkat melek huruf dan TPAk serta angka partisipasi sekolah masih rendah. Sehingga, dari perbandingan tersebut, indicator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni ; tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.

b.        Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi.

c.         Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh masing-masing penduduk.  Indicator perumahan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal.

d.        Angkatan Kerja

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Menganggur). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

e.         KB dan Fertilitas

Indikator yang dapat digunakan yakni, penggunaan asi, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.

f.          Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada dasarnya di ikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat Indikator ekonomi itu sendiri, yakni tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita.

g.        Kriminalitas

Pada dasarnya Negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang digunakan oleh Negara tersebut.  Hal ini berbeda dengan keadaan di Negara sedang berkembang. Di NSB, banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa factor seperti adanya cultural shock, ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya kepentingan dari suatu pihan. Indicator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah pemerkosaan per tahun.

h.        Perjalanan Wisata

Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wiata per tahun.

i.          Akses Media Massa

Akses media bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu sendiri. Indikatornya antara lain : jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.