Perwakilan Diplomatik

1.     Fungsi Perwakilan Diplomatik

a.      Fungsi Politis

Demi membina hubungan dan kerja sama yang baik, KBRI harus selalu bisa bepijak pada asas – asas politik luar negeri Indonesia dan berorientasi pada kepentingan – kepentingan nasional terutama pembangunan disegala bidang.

Aspek – aspek yang tidak boleh terlupakan dalam menjalin hubungan diplomatic dengan luar negeri adalah:

-         Sesuai dengan kondisi riil

-         Ideal dengan kebijakan luar negeri

-         Sesuai dengan GBHN / Pelita IV tentang hubungan luar negeri dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

-         Mengikuti perkembangan gejolak dunia

-         Masalah – masalah global

Seluruh aspek diatas sangat mempengaruhi politik internasional saat ini dan masa mendatang yang menuntut KBRI untuk lebih insentif.

Selain itu, peran lain dari KBRI yaitu bersifat bilateral, regional dan internasional dalam usaha pemantapan pertahanan nasional dan peningkatan kerja sama regional demi terwujudnya ketahanan kawasan ( region ).

b.      Fungsi Non-Politis

Dalam arti luas non-politis adalah pembinaan hubungan yang meliputi bidang EKOSOSBUD ( Ekonomi, Sosial dan Budaya ). Sehingga peran KBRI secara umum adalah mewujudkan kepentingan nasional untuk mewujudkan cita – cita menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dna sejahtera.

Peran KBRI non-politis adalah :

-         Dalam ekonomi, sosial dan budaya

Menjadi politik bebas aktif diarahkan untuk menunjang usaha pembangunan nasional, meningkatkan kerja sama ke arah kemandirian bersama dan menciptakan emansipasi ekonomi ke arah Tatanan Ekonomi Dunia Baru ( TEDB ).

-         Dalam sector perdagangan internasional

Usahanya diarahkan untuk menciptakan stabilitas harga barang ekspor, stabilitas pendapatan dan meningkatkan kemampuan memasuki pasar Negara – Negara maju.

-         Dalam teknologi

Indonesia ikut memeprjuangkan peningkatan pengalihan teknologi dna kemampuan teknologi

-         Dalam sektor pertanian dan industry

Usaha dilancarkan untuk meningkatkan produksi industry dan pangan agar produksinya dapat terus meningkat.

-         Dalam sector keuangan dna moneter

Indonesia ikut meningkatkan dan memperbaiki syarat – syrarat bantuan keuangan, memperbaiki kemampuan memasuki pasar modal Negara maju, memperbaiki system moneter internasional dan menciptakan likuiditas baru untuk kebutuhan pembangunan.

-         Dalam investasi dan keuangan

Usaha diarahkan memperoleh bantuan luar negeri yang syaratnya ringan sesuai kebutuhan nasional.

-         Dalam bidang perdagangan internasional

Usaha diarahkan membantu usaha pemerintah untuk mengembangkan diri ekspor komoditi Indonesia.

2.    Peranan Organisasi Internasional ( ASEN, AA dan PBB ) dalam Meningkatkan Hubungan Internasional

o   ASEAN (Association of South – East Asian Nation )

Organisasi ini bergerak dibidang ekonomi, sosial, budaya dan tidak bersifat politik maupun militer. Organisasi yang didirikan oleh 5 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapur, Muangtai dan Philipina ini memiliki peran penting dalam kemajuan Negara – Negara di ASEAN yang kini menjadi 10 negara.

ASEAN berperan dalam :

·         Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya

·         Memajukan perdamaian dan stabilitas regional berdasarkan piagam PBB

·         Memajukan kerja sama dnan bertukar bantuan untuk kepentigan bersama

·         Membantu pelatihan dan penelitian

·         Meningkatkan kerja sama antar Negara ASEAN

·         Memajukan bidang pendidikan

o   AA ( Asia – Afrika)

Yang menjadi dasar berdirinya AA adalah atas perjuangan kemerdekaan bangsa yang terjajah dan mencapai perdamaian. AA didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Srilangka, Pakistan dna Burma ini diawali dari pertemuan 5 PM di Colombo yang selanjutnya di Bogor  bulan DEsember 1954 dan 18 – 24 April 1955.

Prinsip dasar yang disebut dengan “Dasa Sila Bandung” yaitu,

·         Menghormati kedaulatan dan integritas territorial semua bangsa

·         Mengakui semua persamaan

·         Tidak ikut campur tangan dalam masalah Negara lain

·         Menghormati hak setiap bangsa mempertahankan diri secara sendiri / kolektif sesuai piagam PBB

·         Menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus dan tidak melakukan tekanan kepada Negara lain

·         Tidak melakukan tindakan – tindakan atau ancaman agresi

·         Menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai

·         Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama

·         Menghormati keadilan dan kewajiban – kewajiban Internasional

Seluruh semangat diatas disebut dengan “Semangat Bandung” dan deklarasinya dikenal dengan “Deklarasi Bandung”.

o   PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa )

PBB berdiri tanggal 24 Oktober 1945 yang didirikan oleh AS, Inggris, Uni Soviet, Prancis dan China. Peran PBB adalah sebagai organisasi Internasional berdasarkan tujuan dan asas PBB.

Tujuan PBB

·         Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional

·         Mempererat persaudaraan antar bangsa

·         Menciptakan kerjasama menyelesaikan masalah Inernasional

·         Merealisasikan tujan atau cita – cita bersama

Asas PBB

·         Susunan berdasarkan persamaan semua anggota

·         Memenuhi kewajiban dengan jujur

·         Meneyelesaikan perselisihan Internasional secara damai

·         Melenyapkan niat melakukan ancaman atau kekerasan kepada kedaulatan tanah air atau kemerdekaan

·         Memeberi bantuan kepada PBB dalam bentuk apapun

·         Susunan PBB menjamin

·         PBB tidak diizinkan campur tangan dalam urusan suatu Negara

Terdapat 6 alat kelengkapan PBB, yaitu:

a.      Majelis Umum ( General Assembly)

Tugas :

o   Pertama = Politik dan Keamanan

o   Kedua = Diplomatik

o   Ketiga = Ekonomi dan Keuangan

o   Keempat = Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan

o   Kelima = Dkolonisasi

o   Keenam = Administrasi dan Anggaran

o   Ketujuh = Hukum

Tugas dan kekuasaan :

o   Pelaksana perdamaian dan keamanan Internasional

o   Kerjasama ekonomi dan masyarakat Internasional

o   System Perwalian

o   Daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri

o   Keuangan

o   Penetapan kenaggotaan dan penerimaan anggota

o   Perubahan piagam

o   Hubungan dengan alat kelengkapan lain

Majelis umum juga membentuk komite, komisi, konferensi dan agensi. Fungsi dari Majelis umum adalah :

o   Menimbang dan mambuat rekomendasi

o   Membicarakan semua persoalan

o   Membicarakan dengan pengecualian

o   Mempelopori penyelidikan – penyelidikan

o   Menerima dan mempertimbangkan laporan – laporan

o   Membuat rekomendasi penyelesaian

o   Mengawasi melalui dewan perwalian

o   Memilih anggota – anggota

o   Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB

b.      Dewan Keamanan ( Security Council )

Dewan keamanan terdiri dari 5 negara tetap dan 10 negara tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun. 5 negara tersebut adalah AS, Uni Soviet ( Rusia), Inggris, Perncis dan China serta mereka memiliki hak veto. Tugas dan kewajibannya adalah :

o   Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai : persetujuan sukarela dan paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan

o   Mengambil tindakan – tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan penyerangan

Fungsi dewan keamanan adalah:

o   Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional

o   Menyelidiki sengketa yang menimbulkan pergeseran

o   Mengusulkan metode – metode untuk menyelesaikan sengketa

o   Menetapkan rencana pengaturan senjata

o   Menentukan adanya ancaman terhadap aggressor

o   Mengusulkan anggota baru dan syaratnya

o   Melaksanakan fungsi perwalian didaerah strategis

o   Mengusulkan pengangkatan secretariat Jenderal, Majelis Umum dan Hakim Mahkamah Internasional

o   Melaporkan laporan tahunan kepada Majelis Umum

c.      Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic and Social Council )

Pengangkatan anggota berdasarkan kondisi geografis dewan ekonomi dan sosial terdiri dari 27 negara, yaitu 12 dari Asia – Afrika, 3 Eropa Timur, 5 Amerika Latin dan 7 Eropa Barat. Tugas dan kewajibannya:

o   Mengadakan penyelidikan

o   Mengusulkan yang dianggap perlu tentang HAM

o   Merencanakan perjanjian terkait kekuasaannya

o   Mengadakan konferensi terkait kekuasaannya

o   Mengadakan persetujuan dan disahkan Majelis Umum

o   Member keterangan pada Dewan Keamanan

o   Menyelenggarakan pekerjaan

Perannya adalah memperlancar dan memajukan kegiatan bidang ekonomi dan sosial Negara – Negara anggota.

d.      Dewan Perwalian ( Trusteeship Council )

Tujuannya adalah menjalankan kewajiban Majelis Umum tentang daerah – daerah perwalian, kecuali yang strategis. Perannya menjalankan fungsi PBB oleh Majelis Umum terkait dengan daerah perwalian. Hak yang dimiliki Dewan Perwalian adalah :

o   Menimbang laporan dari Negara penguasa

o   Menerima surat permintaab dari Negara penguasa

o   Mengadakan kunjungan berkala ke Negara penguasa

o   Menjalankan pekerjaan dengan syarat persetujuan perwalian

Tujuan Dewan Perwalian yaitu :

o   Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional

o   Menguasahakan kemajuan daerah perwalian

o   Member dorongan agar mengakui HAM

o   Memastikan perlakuan yang sama didaerah perwalian

e.      Mahkaman Internasional ( Internasional Court of Justice )

Mahakamah Internasional berkedudukan di Den Haag Belanda yang merupakan badan terpenting dalam PBB. Tugas dan kewajibannya adalah menyelesaikan perkara dan sengketea hukum dari anggota dan bukan angggota PBB. Sehingga peran PBB adalah penyelesaian sengketa atau perkara hukum antar Negara dan memastikan pelaksanaan keputusan atau penyelesaiannya.

Mahkamah membuat keputusan sesuai dengna apa yang dianggap adil ( ex aequo et boro ). Hakimnya terdiri dari 15 negara yang dipilih berdasarkan kecakapan mereka bukan bangsa

f.        Secretariat ( Secretariat )

Terdiri dari seorang secretariat jenderal yang dipilih Majelis Umum atau usul Dewan Keamanan. Fungsinya adalah :

o   Kepala administrasi PBB

o   Membawa ke Dewan Keamanan, soal yang membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional

o   Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB

3.    Menghargai Kerja Sama dna Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia

a)      Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI )

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 UUD 1945 bahwa KBRI dipimpin seorang Duta Besar diangkat oleh presiden. Duta Besar tetap berada dibawah koordinasi MenLu. Dalam hubungan politis, Duta Besar dibantu Korps Diplomatik. Sedangkan hubungan non-politis dibantu oleh Korps Konsuler yang terdiri dari Konsul Jenderal, Konsul dan Wakil Konsul

Tentang hubungan luar negeri seperti contoh dalam PELITA IV tentang hubungan luar negeri :

·         Politiknya bebas aktif

·         Meningkatkan usaha dan peran Indonesia

·         Peningkatan kerja sama

·         Pengembangan dan perluasan kerjasama

·         Membina persahabatan dan kerjasama

·         Memperjuangkan perwujudan tatanan dunia baru

·         Untuk mewujudkan TEDB, melanjutkan hambatan dan batasan ekspor Negara berkembang

·         Mengikuti perkembangan dan gejolak dunia

b)      Ratifikasi

Meningkatkan diri pada kerjasama dan perjanjian Internasional yang dimaksud proses ratifikasi hukum dan perjanjian Internasional menjadi hukum nasional

c)      Penegakan Hukum

usaha menindak dan menertibkan pelaksaaan peraturan hukum, yaitu hukum atau perjanjian Internasional yang sudah atau belum diratifikasi. Instrumennya adalah peradilan negeri sampai MA dan polisi sebagai pelaksana lapangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara.

Sumber :

Catatan Sekolah Menengah Kejuruan : Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan, Unsur Dasar dan Hakekat Wawasan Nusantara

Landasan Wawasan Nusantara

Negara Indonesia yang bersifat majemuk terus berusaha membangun bangsa dengan persatuan yang kuat. Keanekaragaman sosial budaya, politik, ekonomi dan lainnya tidak menjadikan halangan bagi bangsa ini untuk terus menjadi bangsa yang merdeka. Penyelenggaraan kehidupan pemerintahannya pun tidak lepas dari semua sejarah dimasa lalu yang terus terjaga.

Tata kehidupan, cita – cita dan tujuan nasional tidak lagi dilakukan dengan cara fisik dalam mewujudkannya, namun sesuai perkembangan zaman semua hal tersebut dilakukan melalui segala bidang dalam kehidupan Negara yang dijalankan oleh masyarakat.

Berdasarkan pemahaman yang telah dipaparkan, pengertian Wawasan Nusantara sebagai geopolitik yaitu cara pandang dna sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Landasan Wawasan Nusantara diperkuat oleh Landasan Idiil ( Pancasila ) dan Landasan Konstitusional ( UUD 1945 ) dalam penerapannya. Berdasarkan landasan idiil, wawasan nusantara tercantum dalam setiap point Pancasila yang menjadi landasan terkuat bangsa Indonesia. Seluruh isi Pancasila memperkuat syarat untuk kita memahami wawasan nusantara agar dapat membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi serta menciptakan perdamaian seperti yang tertuang dalam setiap sila dalam Pancasila.

Berdasarkan landasan konstitusional, wawasan nusantara memang tidak tersurat dalam setiap pasal yang ada di dalamnya. Namun wawasan nusantara itu tersirat dalam pasal – pasal yang menegakan kemerdekaan, dalam banyak pasal didalamnya juga mengingatkan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai tujuan Negara.

Unsur Dasar Wawasan Nusantara

a.       Wadah ( contour )

Wadah  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan

bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat

serba  nusantara  dengan  kekayaan  alam  dan  penduduk  serta

aneka  ragam  budaya.  Bangsa  Indonesia  memiliki  organisasi

kenegaraan  yang  merupakan  wadah  berbagai  kegiatan

kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam

kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam

wujud infra struktur politik.

b.      Isi ( content )

aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat

dan  cita-cita  serta  tujuan  nasional  yang  terdapat  dalam

Pembukaan  UUD  1945.  Untuk  mencapai  aspirasi  yang

berkembang  di  masyarakat  maupun  cita-cita  dan  tujuan

nasional seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu

menciptakan  persatuan  dan  kesatuan  dalam  kebhinekaan

dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social

budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi

aspirasi  bangsa  sebagai  kesepakatan  bersama  dan

perwujudannya,  pencapaian  cita-cita  dan  tujuan  nasional

persatuan,  kedua  persatuan  dan  kesatuan  dalam  kebinekaan

yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

c.       Tata Laku ( conduct )

Hasil  interaksi  antara  wadah  dan  isi  wasantara  yang

terdiri dari :

-Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan

mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.

-Tata  laku  Lahiriah  yaitu  tercermin  dalam  tindakan,

perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua  tata  laku  tersebut  mencerminkan  identitas  jati

diri/kepribadian  bangsa  berdasarkan  kekeluargaan  dan

kebersamaan  yang  memiliki  rasa  bangga  dan  cinta  terhadap

bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme

yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Hakekat Wawasan Nusantara

Yang menjadi hakekat wawasan nusantara merupakan keutuhan nusantara dalam pengertian bahwa cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.  Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semua yang warga Negara dan aparatur Negara wajib dapat berpikir, bersikap dan bertindak utuh menyeluruh demi menjaga bangsa dan Negara Indonesia.

Contoh kasus : Banyaknya Produk Impor yang Mendominasi Pasar Indonesia

Seperti yang kita ketahui, setiap kali kita membeli suatu barang di pasar, tidak jarang saat kita lihat pembuat produknya adalah dari luar negeri. Bahkan tidak asing pula, suatu produk di produksi di Indonesia namun menggunakan merk atau brand dari Negara luar. Sungguh sedih melihat masalah yang timbul, walau terkadang tidak kita perhatikan hal – hal sepele seperti itu. Sayangnya hal tersebut berdampak besar bagi para produsen asli dari Negara kita sendiri yang harus terkikis akibat kejadian tersebut.

Dengan terus bertambahnya produk yang masuk ke Indonesia, memaksa para pedagang kecil tergusur dan meninggalkan pekerjaannya. Padahal produk yang dihasilkan oleh para produsen dari Indonesia tidak jauh kualitasnya dengan barang impor, apalagi bila sudah jelas barang tersebut diproduksi di Indonesia namun menggunakan merk atau brand asing.

Pemerintah ada baiknya mengkaji ulang biaya masuk barang – barang asing agar produsen asli di Negara sendiri tidak harus merugi akibat produk asing yang sama kualitasnya dengan produk Negara sendiri. Apalagi dengan gengsi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri mengharuskan pemerintah mencari jalan agar masyarakat lebih malu ketika tidak menggunakan produk dalam negeri yang lebih bagus dan dapat membangun perekonomian Negara kea rah yang lebih baik, dibandingkan dengan membeli produk asing yang hanya menyumbang sedikit demi pembangunan ekonomi bangsa.

Sumber

Pendidikan Kewarganegaraan halaman 85

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fgatot_sby.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F17765%2Fdraft-2.pdf&ei=ElNOU7adFM7i8AX414DIDw&usg=AFQjCNEIcP54joJAX6tvT3KTUmiWVoLOUw